Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Serta pada pemilu 2019 dalam Dimensi Hak Asasi Manusia

Abstract

Larangan napi korupsi untuk tidak di ikut sertakan dalam pemilu 2019 lalu masuk dalam peraturan KPU 20 tahun 2018, hal itu menuai pro dan kontar sejak pembentukannya. Dianggap bertentangan karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah heirarki penyusunan peraturan perundang-undangan serta pembatasan hak asasi dalam pemerintahan, dipillih dan memilih dalam pemilu. Dalam penyusunan peraturan, penafsiran sistematis dengan pendekatan ekstensif (gramatikal) menjadi landasan KPU. Pada saat berlakunya peraturan larangan napi korupsi dilarang di ikutsertakan sebagai calon anggota legislative, Mahkamah Agung melalui putusan judicial review membatalkan peraturan larangan tersebut. Pada Dimensi HAM tidak dimaknai secara sempit dan merupakan menjadi kewajiban dari pemerintah atau negara untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Sementara, sistem informasi pencalonan menjadi upaya KPU dalam teransparansi ke masyarakat (pemilih).