Peran Etika Dalam Kinerja Pegawai Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari
Abstract
Tulisan ini mengkaji terkait Etika pegawai tentang melakukan penjabaran Tugas inti, fungsi dan wewenang, agar pegawai ASN berpedoman pada etika pegawai dalam melakukan fungsinya, sehingga memberikan pelayanan administrasi yang baik. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mengetahui etika pegawai sektor publik di Kantor Kelurahan SEI Jang Kecamatan Bukit Bestar Kota Tanjung Pinang. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk (1) menentukan pemerataan; (2) loyalitas (kesetiaan); (3) Penyelenggara Pelayanan Publik pada Kantor SEI Kelurahan Jang Kecamatan Bukit Bestar Kota Tanjung Pinang bertanggung jawab kepada masyarakat. Sumber data penelitian adalah observasi dan wawancara serta dokumen tertulis. Hasil dari Penelitian ini adalah : (1) Kesetaraan penyelenggara pelayanan publik di Desa Seijang dan kepuasan masyarakat sudah baik, namun kepuasan masyarakat belum optimal. (2) Loyalitas yang diberikan meliputi kepuasan dan kepercayaan masyarakat, serta kemudahan akses perangkat desa kepada masyarakat. (3) diberi tanggung jawab, seperti B. Tulus bekerja dalam pengabdian kepada masyarakat tanpa tambahan imbalan sesuai peraturan sebelumnya, selain itu aparat pemerintah bertanggung jawab atas perbuatannya.
References
Hood, C., & Lodge, M. (Eds.). (2006). Politik Penawaran Layanan Publik: Penghargaan,
Kompetensi, Loyalitas - dan Menyalahkan. Pers Universitas Oxford.
Maesschalck, J., & Verhoest, K. (Eds.). (2014). Perubahan Budaya dan Administrasi Publik:
Kasus Reformasi Personalia di Komisi Eropa. Penerbit Edward Elgar.
Moehiono. (2012). Pengantar Administrasi Publik. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2.S
Perry, JL, Hondeghem, A., & Wise, LR (Eds.). (2010). Meninjau kembali Klasik dalam
Administrasi Publik. Taylor & Fransiskus.
Rainey, HG (2014). Memahami dan Mengelola Organisasi Publik (5th ed.). John Wiley &
Sons.
Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi tata pemerintahan dan otonomidaerah,Pusat studi
Kependudukan dan kebijakan UGM. Yogyakarta.
Dwiyanto,Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gajah Mada University press.
Yogyakarta.
Ema, Jumianti Ipah. 2012. Dimensi Etika Dalam Pelayanan Publik, Arti Penting Dilema Dan
Implikasinya Bagi Pelayanan Publik Di Indonesia.Administrasi Publik 3(1): 25–31.
Podungge, R. (2004). Mewujudkan Birokrasi Yang Mengedepankan Etika Pelayanan Publik.
CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004, 352.
Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Isu,
Yogyakarta, Gava Media.
Davis, G. (2016). Etika dan Pelayanan Publik: Sebuah Pengantar. Routledge.
Freitag, AR, & Shaw, E. (2017). Etika dan Administrasi Publik: Sebuah Pengantar. Routledge
Svara, JH (2018). Etika di Sektor Publik: Teori dan Praktek. Routledge.
Menzel, DC, & Putih, LA (2019). Manajemen Etika untuk Administrator Publik: Memimpin
dan Membangun Integritas Organisasi (edisi ke-3). Routledge.
Gasperz, Vincent, 1997. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa, PT. Gramedia
Pustaka, Jakarta
Han, E. S., & goleman, daniel boyatzis, Richard Mckee, A. (2019). Pengaruh Kualitas
Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689– 1699.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.